Update Harga Bahan Pokok di Kab. Tapin , Hari Ini (19 Juni 2025)

Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan, Kabupaten Kab. Tapin di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peran penting dalam distribusi bahan pokok. Maka dari itu, informasi harga yang akurat sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang.

Data berikut ini berasal dari Kementerian Perdagangan RI dan mencakup update harga per .

Daftar Harga Bahan Pokok di Kab. Tapin

Perubahan harga bahan pokok bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti cuaca, ketersediaan stok, musim panen, distribusi barang, serta kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Misalnya, pada masa libur panjang atau menjelang Hari Raya, harga telur dan daging ayam sering mengalami kenaikan karena permintaan tinggi.

Di Kabupaten Kab. Tapin, harga bahan pokok biasanya dipantau secara rutin oleh Dinas Perdagangan dan laporan ini dikirimkan ke pusat data nasional. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui harga aktual tanpa harus datang langsung ke pasar.

Update terakhir: 19 Juni 2025

Infografis Harga di Kabupaten Kab. Tapin

Data tidak ditemukan.

Harga Terendah dan Tertinggi per Komoditas di Provinsi Kalimantan Selatan

Tidak ada data harga tersedia untuk provinsi ini.

Tentang Kabupaten Kab. Tapin

Pasar tradisional di Kabupaten Kab. Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, seperti Pasar Keraton, memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi bahan pokok. Keberadaan pasar ini mendukung stabilitas harga dan ketersediaan barang bagi warga setempat.

Tips Menghemat Belanja Sembako

• 1. Belanja secara berkala, misal mingguan, untuk menjaga kualitas bahan pokok.
• 2. Hindari membeli barang saat harga sedang naik tajam tanpa alasan yang jelas.
• 3. Gunakan info harga harian dari [situs/aplikasi] agar tetap update.
• 4. Belanja di pasar pagi untuk mendapat produk segar dan harga lebih bersaing.

Peran Pemerintah Daerah

Melalui Dinas Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Kab. Tapin rutin merilis informasi harga sembako dan melakukan sidak ke pasar tradisional untuk memastikan tidak ada permainan harga yang merugikan masyarakat.

Pemerintah juga menyediakan akses informasi digital agar warga bisa memantau harga langsung dari rumah, sekaligus memberi perlindungan terhadap praktik spekulasi.